ONENEWSOKE.com
SUKABUMI, – Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Jabar-Banten beserta puluhan organisasi kemasyarakatan lainnya, menggelar Peringatan Hari Pangan Sedunia, bertempat di Kampung Pasir Piring, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Rabu (16/10/2024).
Berbagai macam pentas digelar di sana diantaranya, Deklarasi Ketahanan Pangan, Penanaman 50 ribu pohon, pentas seni budaya, lomba tumpeng serta pembagian door prize.
Diketahui, dalam peringatan hari pangan sedunia tersebut, selain mendukung gerakan pangan yang sudah dicanangkan pemerintah, sekaligus mengawal dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto – Raka Buming Raka, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20/10/2024.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Ketua DPW Gema PS Jabar-Banten, Bah Acep Sholahudin mengungkapkan bahwa program gerakan ketahanan pangan sangat beririsan dengan kebijakan Reforma Agraria.
Salahsatunya, teritorial Kabupaten Sukabumi yangg terluas kedua se- Jawa, memiliki Objek Reforma agraria terluas pula. Dimana, Objek Reforma Agraria berupa Tanah Negara Bebas, tanah HGU yang telah habis masa berlaku nya, Tanah Timbul dan Tanah Kelebihan atau tanah Abstente.
“Reforma Agraria juga terdapat pada area kehutanan, dimana ada pemukiman dalam kawasan, persawahan yang ditetapkan menjadi Program Ketahanan Pangan yang sudah ada dasar hukumnya dari Kementerian KLHK berupa Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan PPTPKH,” ungkap Bah Acep.
“Lokasi tersebut terdapat ribuan bidang tanah yang akan di keluarkan dari kawasan hutan kemudian akan di terbitkan sertifikatnya, yang hari ini sedang di proses Pendataan, Pemetaan Bidang dan administrasi Sporadik, yg didampingi Gema PS DPC Sukabumi,” tambah Bah Acep.
Masih kata Bah Acep, dirinya menegaskan bahwa KLHK sekarang sudah mengeluarkan SK menteri tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Dimana, kawasan hutan yang tadinya dikelola oleh Perhutani, di tarik oleh KLHK kemudian ditetapkan menjadi area KHDPK dgn SK No 287.
“Lokasi tersebut di terbit kan Izin nya kepada masyarakat, yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Koperasi, Kelompok Tani, atau GAPOKTAN,” tegas Bah Acep
Bah Acep juga menjelaskan, di Sukabumi terdapat 21.000 hektar area KHDPK, yang tersebar di 93 Desa diwilayah Pajampangan yang sudah dikeluarkan dari pengelolaan Perhutani dan telah menjadi area KHDPK. Sedangkan Perhutani sendiri telah ditetapkan menteri untuk mengelola lahan dengan SK 264, dengan peta area pengelolaan yang terpisah.
“Sejak di terbitkan nya SK 287 tentang KHDPK yang sempat di Gugat di PTUN Jakarta Timur, melalui Putusan PTUN yang memenangkan KLHK, maka sejak itu Perhutani sendiri tidak memiliki kewenangan selain mengurus penyelesaian Aset yg diatur melalui Peraturan menteri No 4 tersebut,” jelas Bah Acep.
“Yang jelas, hari ini masyarakat khusus nya di Sukabumi, telah memiliki area pengelolaan lahan pada kawasan hutan yang telah di proses izin nya, melalui direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, yang di sahkan oleh DIRJEN Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, atas nama menteri KLHK dengan Hak Pakai 35 tahun,” papar Bah Acep.
“Beberapa ketentuan harus di tempuh dan harus ada perencanaan teknis melalui Rapat Rencana Kelola Perhutanan Sosial RKPS,. Melalui RKPS tersebut, maka program ketahanan pangan akan sinergi dengan perhutanan sosial, sehingga Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, sejatinya harus di libatkan dalam RKPS. Begitupun KTH atau LPHD, yang dibina Cabang Dinas Kehutanan (CDK) serta didampingi oleh Gema PS, sehingga Program Ketahanan Pangan dapat dipetakan sesuai peta potensi desa masing-masing dimana terdapat area KHDPK,” tukasnya.
Sementara itu Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo S.IP saat dikonfirmasi Awak Media mengatakan, intinya bagaimana kita mengelola dan mempertanggungjawabkan apa yang diterima dari pemerintah untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai produktif, dan punya kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Yang saya lihat, intinya bagaimana membangun tata kelolanya. Berarti ini lebih kepada mendidik sumber daya manusianya. Kalau alam itu kan bagaimana manusia nya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok masyarakat yang tergolong dalam Gema PS yang menjadikan hutan ini bisa menjadi produktif, ” ungkapnya.
Jendral juga berpesan, ” Dalam pengelolaan lahan kita harus membangunnya bersama sama, tidak bisa sendiri sendiri. Dan perlu juga dibangun komunikasi antar semua komponen. Kita harus punya progres. Kalau ga ada progres tentunya masyarakat akan menunggu. Dan kita juga punya feedback untuk negara. Kita harus punya progres yang berdampak langsung kepada masyarakat, disamping itu tentunya kita bisa menjaga ekosistem dan ekologi,”tandasnya.
Nampak hadir di kegiatan tersebut dari Wantanas Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo S.IP Bersama Ibu Mia Kunto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ketua Gema PS Acep Solahudin dan jajarannya, Kapolsek Ciemas AKP Deni Miharja SH.,MH.,Kepala Desa Waluran Mandiri Heli, Kades Girimukti Kecamatan Ciemas Akung Samsudin, ratusan warga masyarakat Waluran.
Tampak hadir pula dari beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti dari DPP Jampang Tandang Makalangan (PJTM), Gerakan Pemuda Marhain (GPM), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Persatuan Wartawan Indonesia Peduli (PWI Peduli), Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (PPPAD) Jawa Barat, Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (BP3N), Forum Diskusi Sinergi Indonesia (FDSI), Forum Komunikasi Kelompok Tani Kawasan Wisata Agro (FKKT-WA), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Aktivis 98 Koperasi Bina Penambang Sejahtera, Kelompok Tani Hutan Mitra Guna Mandiri Koperasi Dirgantara Permata Utama, Koperasi Mitra Usaha Tani Sejahtera Putri Binangkit, Kesatuan Aktivis Wahana Alam dan Lingkungan Hidup (KAWALHI).
