Ini Pesan Penting Bupati dan Kepala Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, Para Penggarap Lahan Perhutani Wajib Baca Ini !

IMG20240201102534 01 scaled

ONENEWSOKE.com

CIEMAS-SUKABUMI, – Telah berlangsung kegiatan sosialisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) tahun 2024. Acara yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, pada Kamis 1 Pebruari 2024.

Kegiatan tersebut yang dihadiri langsung Ketua dialog tim GTRA ( gugus tugas reformasi agraria ) Kabupaten Sukabumi H Marwan Hamami ( Bupati Sukabumi ).

IMG20240201111445

Tampak hadir pula Kepala Dinas Pertanahan ATR BPN Kabupaten Sukabumi Agus Sutrisno, Kadis DPTR, Kadis Pariwisata, Kadis Pertanian, Plt Kadis Kominfosan, Dinas Perum Perhutani, Plt Kadis PU, Kadis Pertanian, Asda II Ekbang Kabupaten Sukabumi, perwakilan Bapeda, UKM, KSDA, Camat Ciemas, Waluran dan Ciracap serta para Kepala Desa se-Kecamatan CIemas, Kepala Puskesmas Tamanjaya dan Ciemas, Danramil Ciemas serta perwakilan Polsek Ciemas serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Sukabumi H Marwan Hamami menjelaskan perihal historis perjalanan dalam upaya adanya progam redistribusi di wilayah Tanah Perum Perhutani tersebut yang akan menjadi milik warga masyarakat yang saat ini dalam proses penyelesaian.

Selain itu, Bupati juga memaparkan, bahwa redistribusi lahan kawasan hutan di blok Cikepuh itu merupakan salah satu program lanjutan penataan ruang dan lahan sebagaimana tertuang dalam Perpres No 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan rebana dan kawasan Jabar Selatan.

“Jadi kami pemerintah daerah berupaya mengkomunikasikan tentang program ini dengan instansi terkait mengenai kondisi-kondisi dilapangan sebelum Perpres ini diterbitkan,” ungkapnya.

Masih kata Bupati Sukabumi,  terpilih menjadi daerah yang mengacu kepada Perpres 87 untuk pengembangan ekosistem yang berbasis lingkungan. Oleh karena itu, program redistribusi lahan ini sebagai wujud percepatan pembangunan di kawasan Jabar Selatan.

“Jadi kawasan hutan lindung dan konservasi yang selama ini dikelola oleh BKSDA, Perum Perhutani dan Taman Hutan Nasional, hari ini kebijakan pemerintah nya sudah berubah. Sekarang masyarakat bisa memanfaatkan lahan tersebut tanpa merusak alam maupun lingkungan,”imbuhnya

Bupati berharap dan berpesan, masyarakat segera mempersiapkan data yuridis maupun fisik supaya segera memiliki sertifikat tanah untuk menguatkan kesejahteraan nilai ekonomi.

“Tanah itu setelah disertifikatkan, maafkan sebaik mungkin. Bisa jadi nilai tambah dan juga dipinjamkan ke Bank, tapi harus rasional. Saya sudah tugaskan kepala Dinas Pertanian, silahkan belajar dengan BJB untuk penanaman melon yang manis untuk wilayah Kecamatan Ciemas, Waluran dan Ciracap. Dan dibiayai oleh BJB , karena mengawali satu kegiatan memerlukan dana,”pesannya.

Disinggung perihal progam tersebut, apakah adanya muatan politik?

“Ini kan program lama, malah kan pa Presiden juga menambah beban lagi ke menteri ATR BPN untuk segera menyelesaikan. Terlepas nanti masyarakat berpandangan adanya muatan politik, mereka juga harus diyakini, karena mereka mendapatkan layanan ini kan dari Presiden. Kalau bukan pa Jokowi tidak ada ini kan. Selama ini proses mungkin ada yah, tapi tidak sebesar ini kan? Muatan politisnya ada jelas, karena itu janji politik presidennya,”tukasnya.

IMG20240201101607

Ditempat yang sama, Kepala kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sukabumi Agus Sutrisno memaparkan,

“Perlu diketahui, saat ini kan kegiatan kita adalah  sosialisasi sertifikasi lewat redistribusi tanah. Dari tanah kawasan hutan blok Cikepuh. Dan perihal penyerahan sertifikat tadi itu, kan untuk wilayah Desa Waluran dari hasil redis 2023, tapi bukan dari pelepasan kawasan hutan. Jadi berbeda dengan progam yang ada di wilayah Kecamatan Ciemas saat ini. Dan semuanya ada 238 sertifikat di wilayah Desa Waluran, yang sisanya nanti akan kita distribusikan ke Desa Waluran,”ungkapan.

Selain itu, Agus juga berharap terhadap masyarakat yang nantinya menerima program redistribusi tanah tersebut

“Saya berharap, masyarakat yang menerima program redistribusi ini benar-benar bisa memanfaatkan tanah ini sebaik-baiknya. Setelah kita berikan sertifikatnya, kita berikan jaminan kepastian hukum atas tanahnya.  Mereka bisa mengolah mengerjakan tanahnya itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan tanahnya, sehingga bisa meningkatkan mata pencahariannya,”pesan Agus Sutrisno Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kepada onenewsoke.com

“Jadi untuk 3 Desa ini kita akan melakukan pendataan dulu, baik pemilihan penguasaan maupun penggunaannya. Kemudian tahun depan Insya Allah kita akan programkan untuk kegiatan verifikasi,” kata Agus menambahkan

Ia meminta, agar stakeholder terkait turut mendukung keberlangsungan proses sertifikasi  lahan guna percepatan penerbitan sertifikat dalam waktu dekat.

“Kita targetkan pertengahan tahun 2024 sertifikat ini terbit, oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak terutama bagi masyarakat petani penggarap lahan,” tandasnya.



Editor: (*ONE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *