PAPUA BARAT, ONENEWSOKE.COM


Mantan Bupati Fakfak Dr.Wahidin Puarada M.Si, yang saat ini berstatus dalam terpidana kasus tindak pidana korupsi akhirnya membayar denda, uang Rp.400.000.000 kepada Kejaksaan Negri Fakfak.


Pembayaran uang denda pengganti dan biaya perkara senilai Rp. 400.000.000 – kepada Kejaksaan Negri Fakfak diterima langsung Kapala Kejaksaan Negri Fakfak Anton Ariffula SH.MH, yang didampingi Kasi Pidsus Harsul SH., yang berlasung di ruang rapat Kajari Fakfak pada selasa Oktober 2021 sekitar pukul 15:57 Wit.


Pembayaran denda uang pengganti biaya Perkara tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor.2372 k/ PID.SUS/ 2013.Tanggal 28 April.2014 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dana APBD Kabupaten Fakfak TA 2022 yang dialihkan oleh pihak swasta Altamim Investment Pty. Ltd sebesar Rp. 400.000.000


Demikian Dikatakan Kapala Kejaksaan Negri Fakfak.Anton Arifilah SH.MH,melalui rilis Persnya yang dikirim dalam group WhatSAap Forwaka (FORUM Wartawan dan Kejaksaan), pada selasa (12/10/2021).


Menurut Kajari Fakfak dimana dalam amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 8 (delapan) bulan.


Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana apabilah terpidana akan mengajukan upaya hukum tidak memangguhkan eksekusi yang akan dilaksakan oleh Tim Eksekutor dibidan tindak pidana Khusus Kejaksaan Negri Fakfak Pungkas Kajari Anton Ariffulah SH.MH.


Dan lanjutnya pidana DR. Wahidin Puarada M.Si, yang juga mantan Bupati Fakfak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) Udang udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Udang udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana Korupsi.


Kepala Kejaksaan Negri Fakfak Anton Ariffulah menegaskan bahwa,


“Optimalisi penenganan perkara tindak pidana Korupsi terus dilakukan jajaran Bidang Pidana khusus Kejari Fakfak. Namun tidak semata – mata melakukan penindakan untuk memberikan efek jerat akan tetapi lebih Mengutamakan penyalamatan dan pemulihan kerugian Keuangan Negara yang berdampak pada peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebai bentuk kemangfaatan praktis pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum kejaksaan Negri Fakfak,” tutup orang Nomor satu di Kejaksaan Negri Fakfak yang akrab disapa Anton.



Reporter : Jefri Bernadus
Editor : Satrio PS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here