CIANJUR, onenewsoke.com

Terkait polemik program Bantuan Pangan Non Tunai, Forum rapat kerja Komisi D-DPRD Cianjur yang digelar bersama Kepala Dinas Dinsos, Camat, TKSK serta Kepala Desa Terjadi Bersitegang (Perang Saraf). Rapat tersebut berlangsung di Aula gabungan ll Kantor DPRD Cianjur, Senin (18/1/21)

Dalam rapat tersebut, Sahli Saidi Ketua Komisi DPRD Cianjur meminta Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) untuk membubarkan Supplier BPNT dan forum E-Warung.

Menurutnya Supplier dan E-warung dinilai banyak merugikan Keluarga Penerima Manfaat KPM. Saya ingin lihat SK E-Warung, seperti apa isinya, dan jangan sampai dibikin sendiri-sendiri, dan jangan seenaknya saja itu E-warung. Itu dicabut saja SK E-Warung dan bubarkan, kasihan masyarakat, tegasnya.

Sahli mengungkapkan, Karena di dalam pedoman umum (Pedum) tidak ada, kenapa dibentuk. Tapi pada kenyataannya kualitas BPNT, tetap saja tidak berkualitas.

“Itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan banyak laporan seperti, Daging dan Telor sudah bau dan busuk, Kentang juga busuk, Cabut dan Bubarkan E-Warung tersebut, ltu kan yang menentukan Supplier”, kata Sahli.

Sementara menurut Kepala Dinas Sosial Amad Mutawali yang mengatakan;
-E-warung itu pertama berdasarkan legalitas Belum Ada SK-nya.
-Surat Tugas Juga Belum Ada.
Jadi kalau mau dibubarkan bubarkan apanya, Kalau memang itu dibentuk berdasarkan lnsiatif mereka, Berdasarkan kebutuhan kebijakan lokal saja.

Karena untuk membangun komunikasi yang harmonis. Sehingga ada koordinasi yang berkelanjutan saya rasa itu, ujar Mutawali. Namun itu dikemukakan seusai rapat, Tidak di saat rapat dan la pun langsung meninggalkan Kantor DPRD Cianjur.
(*rach).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here