JAKARTA, onenewsoke.com
Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, Untuk nama calon Kapolri yang diajukan Presiden ke DPR-RI sudah ada.
Menurut dia Siapa yang pastinya sudah ada, Namun begitu Ia juga mengatakan namanya Kebetulan tidak di kantong saya, katanya di Jakarta, Senin.
Namun demikian la mengatakan, Bahwa pergantian Kapolri adalah sesuatu yang rutin, Selain itu prosedur serta mekanismenya juga sudah ada. Semuanya, tinggal menunggu waktu.
“Mekanisme jelas ada usulan, kemudian DPR akan memproses. Berikutnya nanti keputusannya seperti apa. Saya pikir sampai di situ saja”, ujarnya.
Sesuai dengan prosedur, nama-nama calon Kapolri akan dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden akan memilih satu nama yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan.
Penggantian Kapolri dilakukan karena Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2020.
Dilain pihak Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, IPW melihat peluang kandidat pada bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) masih terbuka, dan tentu itu semua bergantung dari pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu menurut Neta, diusulkan agar pemberian jabatan calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis tidak hanya berdasarkan perkawanan tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri, katanya.
- Syarat utama calon Kapolri, Selain Bintang Tiga seharusnya calon Kapolri itu dipilih dari figur Jenderal Bintang Tiga yang tidak Bermasalah, Kapabel, Mumpuni, Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter), tambahnya.
Neta mengatakan bahwa lnsting dalam mengantisipasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) calon Kapolri harus mumpuni dan lnsting menjaga keamanan Indonesia yang prima tetap perlu diperhatikan.
Karena itulah, IPW mengusulkan kandidat calon Kapolri dari nama yang pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan.
- Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh. Sebab, persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personel di jajaran tengah dan atas.
- Ketiga, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri sehingga proyek-proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan Kepolisian dalam menjaga Kamtibmas.
Sehingga orang-orang baru yang tidak mengerti tentang Kepolisian jangan diberi menangani proyek-proyek pengadaan di Polri. Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri, imbuhnya.
- Keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai Sistem Karir untuk mengembangkan tugas Profesional Kepolisian. Tujuannya agar jangan sampai ada seorang Pejabat Kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat.
Ia mencontohkan seperti Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi keluar Bali.
Dengan keempat kriteria tersebut, menurut Neta, calon Kapolri bisa juga diambil dari Bintang dua. Kebetulan dalam waktu dekat, ada dua Jenderal Bintang tiga yang pensiun, sehingga Jenderal Bintang dua bisa didorong untuk menggantikannya, untuk kemudian juga berpeluang masuk bursa calon Kapolri.
Namun, IPW melihat dari sekian banyak figur yang mumpuni itu, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri, yang nanti akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya.
Namun proses pemilihan oleh Wanjakti Polri itu sendiri masih lama, yakni pertengahan Januari atau usai Polri melakukan tugas besar, yakni pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, terangnya. (Rach/*One)