Onenewsoke Sukabumi-Video Kades Ciwaru yang cukup viral terkait pendamping PKH beberapa hari yang lalu cukup memancing rasa penasaran

Dan untuk menjawab rasa penasaran tersebut demi mengupas secara dalam perihal pendamping PKH yang terindikasi  tidak transparan dalam menyampaikan data, Media Onenewsoke.com langsung mendatangi kediaman Kades Taopik di Desa Ciwaru ,Kecamatan Ciemas Sabtu 25/04/20

Kades Ciwaru  Taopik Guntur  Rochmi(Opik) dengan gamblang mengatakan bahwa data yang dipergunakan sekarang adalah data yang tidak terverifikasi dan tidak di update

” Pendataan yang ada pada saat ini adalah  menggunakan data pada tahun 2010- 2011,sedangkan data awal ini tidak di update atau tidak terverifikasi sampai sekarang”terang Opik

“Dalam kenyataannya banyak warga yang di tahun 2010 termasuk warga miskin dan tercatat sebagai  warga penerima manfaat, tetapi secara ekonomi,sekarang mereka sudah tidak termasuk ke dalam warga miskin,atau warga yang mampu secara ekonomi.tetapi mengapa mereka masih saja masuk ke dalam pendataan sebagai penerima bantuan
Seharusnya bila ada yang sudah masuk ke dalam kategori mampu selayaknya tidak menerima bantuan lagi”beber Opik

“Dan yang paling aneh lagi adalah,orang yang sudah jelas- jelas telah meninggal, tetapi masih saja ikut terdaftar, dan di sebagian lain kartu PKH tersebut  diwariskan kepada anak-anaknya, bagaikan harta warisan saja” ungkap Opik dengan nada geram

Opik mencurigai PKH tersebut dijadikan ladang bisnis oleh beberapa oknum

“Seolah-olah PKH ini dijadikan ladang bisnis oleh oknum para pendamping  PKH serta beberapa oknum Ketua Kelompok KPM yang tidak bertanggung jawab.Saat ini kami kesulitan untuk meminta data kepada pendamping PKH Karena pada intinya pendamping PKH itu tidak transparan kepada kami serta pada masyarakat”tambahnya.

“Mereka (pendamping) PKH tidak pernah berkomunikasi dengan kami perihal pendataan bagi mereka yang masuk kedalam warga penerima bantuan.
Sebagai tambahan mereka itu ditunjuk langsung oleh Dinsos Kabupaten Sukabumi, tanpa meminta saran maupun
penjelasan dari bawah”lanjutnya

Saat ini warga sangat setuju bila data-data yang ada di verifikasi dan di validasi ulang, karena ini menyangkut uang negara

“Kami bertindak seperti ini karena kami serta para warga sangat peduli serta sangat memperhatikan kesejahteraan warga, untuk itu kami meminta agar data-data yang ada dilakukan verifikasi dan validasi ulang, agar semua tepat pada sasaran.Dan pada pihak terkait untuk segera membenahi segala kekurangan ini demi terwujudnya keadilan di masyarakat”tutup Opik.


Editor        : Azhar Vilyan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here